Ombudsman: Pemprov DKI Tabrak Regulasi Penataan PKL Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menilai ada sejumlah aturan dan regulasi yang ditabrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penataan pedagang kali lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan Adrianus usai memantau langsung kegiatan ekonomi di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

"Ada beberapa regulasi yang ditabrak oleh ketentuan ini," kata Adrianus di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, aturan dan regulasi yang ditabrak Pemprov DKI atau Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, antara lain Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perda Ketertiban Umum.

"Itu semua adalah hal-hal yang eksisting (perlu dianalisis), dan seyogyanya di-enforce (jalankan) oleh Pemda itu sendiri," ucap Adrianus.

Di sisi lain, dia melihat penataan yang dilakukan Pemprov DKI justru menciptakan hubungan sosilogis dan ekonomis antara pedagang serta pembeli di kawasan penataan PKL ini. Contohnya, kata dia, omset pedagang melonjak dan memudahkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhannya.

Hanya saja, Adrianus mengaku tidak fokus ke masalah tersebut. Ia menegaskan Ombudsman melihat ada aturan dan regulasi yang ditabrak Pemprov DKI terkait dengan penataan PKL Tanah Abang ini.

"Dari sisi hubungan sosiologisnya, ekonomisnya ternyata positif. Masalahnya bahwa ORI tidak berpikir di situ. Kami berpikir dari ketentuan administratif yang dilanggar. Yang dalam hal ini tidak cocok atau bertabrakan," tegas dia.