Menolak Mundur, OSO Dinilai Rugikan Hanura di Tahun Politik

Rapat Koordinasi Partai Hanura — Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang memberi keterangan usai rapat koordinasi DPD Partai Hanura se-Indonesia, Jakarta, Rabu (17/1). Rapat tersebut membahas kesiapan partai menghadapi verifikasi faktual KPU menuju Pemilu 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dilaksanakan Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding di Bambu Apus, Jakarta Timur, merupakan langkah tepat.

Menurut Refly, jika Oesman Sapta Odang atau OSO tetap menjadi Ketua Umum Partai Hanura, dia memprediksi justru akan melemahkan partai besutan Wiranto itu, terlebih dalam setahun mendatang Hanura akan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pasti melemahkan (posisi Hanura di pemilu), kecuali yang dipilih OSO sendiri, jadi dia bisa saja menggerakan daya upaya. Tapi ini kan yang harus digerakkan partai politik dengan orang-orangnya, jadi kalau misalnya tidak ada soliditas di partai tersebut maka susah," ujar Refly Harun, Kamis (18/1/2018).

Selain itu, lanjut Refly, figur OSO selama ini dianggap mempunyai persepsi negatif di masyarakat. Apalagi ketika dia merangkap jabatan di pimpinan legislatif, yaitu sebagai Ketua DPD RI, dan Wakil Ketua MPR.

"Beliau ini terkesan banyak resources (sumber daya) dan royal. Tapi partai tidak bisa dibentuk hanya mengandalkan resources pribadi, tidak mungkin membayar masyarakat semuanya untuk memilih partai, yang dibutuhkan tentu kerja kolektif, semangat kebersamaan," ujar Refly Harun.

2 dari 2 halaman

Butuh Soliditas

Menurutnya Partai Hanura saat ini butuh soliditas, siapapun ketua umumnya, jika semuanya solid, maka konflik di partai akan selesai. Namun, jika partai tidak solid maka Pemilu di 2018 dan 2019 akan lewat.

Hari ini Partai Hanura melakukan Munaslub di Bambu Apus untuk meneguhkan pergantian Oesman Sapta Odang dari Ketua Umum Partai Hanura.

Hal ini berdasarkan mosi tidak percaya yang dilakukan 27 DPD dan 400an DPC di seluruh kabupaten/kota, dimana mereka menilai banyak pelanggaran serius yang dilakukan Oso ketika masih menjabat sebagai Ketum Hanura.

Munaslub tersebut dihadiri oleh 27 DPD dan 401 DPC di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga sudah memenuhi persyaratan 2/3 DPD dan DPC Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi untuk melakukan Munaslub.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: