Hanura Kubu OSO: WhatsApps Wiranto Tak Bisa Jadi Dasar Munaslub

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika kubu Oesman Sapta (OSO) menilai penunjukan Marsdya (purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum menggantikan Oso tidak mempunyai dasar hukum.

Pasek juga menampik klaim kubu Sarifuddin Sudding yang menyebut bahwa Munaslub yang digelar di Bambu Apus, Jakarta Timur direstui Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura Wiranto.

"Tidak ada itu keputusan dewan pembina, kok Munaslub sudah dijalankan. Katanya sudah dapat Whatsapps dari dewan pembina. Kalau Whattsap (WA) dijadikan dasar Munaslub bahaya, ini organisasi resmi, WA itu bukan putusan dewan pembina," ujar Pasek di Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018) malam.

Pasek menjelaskan, soal klaim yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 16 ayat 1 anggaran rumah tangga (ART) yang dijadikan dasar pemecatan ketua umum, tidak dimengerti oleh pihak Sudding cs.

"Ini sesuai pasal 16 ayat 1 ART ini lah dasar hukum kami memecat ketum katanya. Saya jelaskan, pasal 16 ini tidak berdiri sendiri, dia satu bab di bab 7 dengan pasal 15 karena terkait dengan kekosongan jabatan," jelas mantan politisi Partai Demokrat itu.

Lebih jauh Pasek menerangkan, aturan soal penggantian ketua umum juga diatur dalam hal khusus. Dan yang pasti tidak bisa diberhentikan oleh sekjen.

"Dalam hal khusus itu apa? Tiba-tiba ada yang meninggal ketum, kosong dia. Kemudian berhalangan tetap kosong, tiba-tiba ketum mengundurkan diri atau diberhentikan. Diberhentikan ini pun tidak boleh Sekjen memberhentikan itu," tegas Pasek.