HEADLINE: Megaproyek Ratusan Triliun Anies-Sandi, Realistis?

Sementara itu, pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menegaskan, megaproyek Anies-Sandi harus merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Itu sudah ada belum RTRW-nya? Harus dimasukkan dulu kalau belum ada supaya tidak melanggar," ujar Yayat, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Yayat menyatakan, tidak masalah Anies-Sandi merancang megaproyek tersebut. Hanya, konsepnya harus dijelaskan ke publik, termasuk soal pendanaan yang nilainya sangat besar.

"Kalau ternyata swasta yang membiayai, ya monggo saja. Tapi harus tetap transparan dan dipastikan kesinambungannya," ujar dia.

Yayat menyatakan, megaproyek LRT dan tol bawah tanah tersebut memang akan mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, di sejumlah ruas jalan tertentu kemacetan diyakini masih akan tetap terjadi.  

"Jalan tol kan bukan jalan utama tapi alternatif. Bisa mengurai beberapa titik macet untuk berpindah," ujar Yayat Supriatna.

Secsra terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies-Sandi tidak mengobral janji megaproyek yang belum tentu bisa dikerjakan.

"Satu-satu lah. Jangan ini belum kelar yang satu (rumah DP 0 rupiah), sudah koar-koar proyek lainnya," ujar Prasetio, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018).

Prasetio menyesalkan kebijakan Anies-Sandi yang cenderung berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya. Terkait tol bawah tanah misalnya, politikus PDIP itu menyebut, konsep itu pernah diusung Jokowi-Ahok saat memimpin Jakarta.

Jokowi, sesaat usai menjabat gubernur telah membeberkan konsepnya membangun terowongan raksasa yang bisa mengurangi banjir sekaligus bisa dilintasi kendaraan di kala kering.

"Ini kan konsepnya hampir sama. Kenapa tidak itu saja yang dimatangkan. Dicari kekurangannya di mana kemudian ditambal. Tidak kemudian membuat baru dan mengawali semuanya dari awal," ujar dia.

Prasetio menyatakan, persoalan banjir Jakarta sebenarnya mulai tereduksi dengan adanya kanal banjir barat (KBB) dan kanal banjir timur (KBT). Hanya, ini belum maksimal sebab saluran pembuangan air di wilayah tengah kota kerap tersendat sehingga air tidak mengalir ke kanal banjir barat dan kanal banjir timur.

"Lihat saja kalau hujan, pernah tidak KBT dan KBB penuh air? Di sinilah sebenarnya persoalannya kalau mau mengatasi banjir. Jalur air di tengah kota harus diperlebar. Kali-kali Jakarta harus dikeruk dan dilebarkan biar tidak mengalir ke mana-mana," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menyatakan, sah-sah saja pasangan Anies-Sandi menggadangkan sejumlah proyek 'wow' untuk Jakarta.

Namun, sejumlah proyek tersebut harus dikerjakan sesuai aturan. Artinya, harus ada peraturan daerah (perda) yang memayunginya.

"Kalau LRT kan sudah ada. Nah, yang proyek tol bawah tanah ini yang belum ada. Ini harus diperjelas dulu konsepnya. Kemudian dibuat perdanya," ujar Abdul Ghoni saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018).

Dia menyatakan, proyek tol bawah tanah saat ini masih menjadi bahasan Pemprov DKI. DPRD DKI, kata Ghoni belum ada undangan untuk membahas hal ini, termasuk rencana pembuatan rancangan perda terkait proyek ini.

Ghoni menyatakan, selama proyek itu untuk kebaikan warga Jakarta tidak ada namanya tidak realistis. Pihaknya akan mendukung, terlebih kebutuhan transportasi massal di ibu kota memang sangat mendesak. Dan itu harus dikerjakan merata, bukan hanya di Jakarta tapi Jabodetabek.

"Akan sangat bagus jika seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya tersambung dengan LRT nantinya. Dengan begitu niatan untuk menggunakan kendaraan pribadi akan semakin berkurang karena semua sudah terkoneksi transportasi massal," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: