Liputan6.com, Jakarta - Untuk memantau kesehatan warga Asmat yang tengah dilanda wabah campak dan gizi buruk, Gubernur Papua Lukas Enembe‎ memberi saran supaya pemerintah membangun distrik khusus di Asmat dan Nduga untuk pemantauan tersebut.
Hal ini karena relokasi warga di pedalaman Kabupaten Asmat dan Nduga, Papua, belum bisa dilakukan. "Tidak bisa relokasi," kata Lukas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 23Â Januari 2018 malam.
Alasannya adalah relokasi tersebut bisa membuat warga yang sudah terbiasa hidup di pedalaman Papua menjadi kesulitan.
Advertisement
"‎Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik, bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," ucap dia.
Bupati Asmat Elisa Kambu‎ mengaku sependapat dengan Lukas dalam hal membangun distrik alias membenahi kampung warga, ketimbang relokasi.
Menurut dia, tidak semudah itu memindahkan orang apalagi warga pendalaman, lantaran mereka sudah terikat budaya dan adat istiadatnya.
"Pembangunan distrik bagi warga yang tinggal di pedalaman Papua kami harap bisa mempermudah akses yang lebi‎h baik bagi warga. Karena Puskesmas sudah ada di semua ibu kota distrik," kata Elisa.
"Masalah operasional kami pikirkan bersama, kami harap masyarakat ada di kampung bukan di hutan atau di mana. Tidak bermaksud memindahkan mereka dari kampung jauh ke tempat yang jauh dari wilayah mereka," sambung dia.
Â
Tawarkan Relokasi
Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi telah menawarkan agar warga di Kabupaten Asmat, Papua bersedia di relokasi untuk mempermudah tim kesehatan yang dibentuk pemerintah menyelesaikan persoalan wabah campak dan gizi buruk ‎tersebut.
Relokasi tersebut dinilai akan memudahkan pemerintah dalam menjangkau warga yang terinfeksi wabah campak dan menderita gizi buruk tersebut.
"Mengenai kondisi baik di Asmat, Agas, dan Nduga itu kondisi lapangannya memang sangat berat. Yang kedua, itu juga tersebar," kata Jokowi dari di GOR Dempo Jakabaring Sport City, Palembang, Senin 22 Januari 2018.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement