KPK: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tak Jujur Laporkan Kekayaan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat tidak memilih kepala daerah yang tidak jujur dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk itu, calon kepala daerah diharapkan jujur dalam melaporkan harta kekayaan.

"Bagi calonnya sendiri, harapan kami adalah melaporkan harta kekayaannya dengan jujur. Kami juga imbau kalau ada nanti yang laporannya enggak jujur, mungkin sebaiknya tidak dipilih," ujar Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).

Menurut dia, kepala daerah yang jujur dalam melaporkan harta kekayaan dapat mencegah terjadinya dugaan korupsi. Cahya mengatakan, hal ini juga upaya mencegah kepala daerah agar tak terjerat kasus korupsi, karena menyalahgunakan wewenangnya.

"Kita minta update sehingga dijagaiin supaya betul-betul jangan sampai kejadian lagi kepala daerah seperti yang kemarin juga sudah diumumkan di sini. Tersangka diduga juga mengambil atau meminta uang dari para pihak-pihak lain setelah yang bersangkutan menjabat," jelas dia.

Selain itu, KPK akan mengumumkan LHKPN calon kepala daerah kepada masyarakat. Namun, hal tersebut akan disampaikan setelah KPU mengumumkan secara resmi calon kepala daerah pada Senin, 12 Februari 2018.

"Masyarakat bisa melihat setelah penetapan peserta (pilkada) oleh KPU tanggal 12 Februari. KPK juga setelah itu mengumumkan LHKPN kepada masyarakat," kata Cahya.

Dia mengatakan, usai pengumuman KPK akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh data LHKPN. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan masih ada data yang belum dilaporkan atau data yang tidak sesuai dengan harta yang sebenarnya dimiliki.

"Bantuan dari masyarakat dan teman-teman media sangat diharapkan begitu sudah diumumkan resminya. Silakan berikan masukan kepada KPK. Mungkin masih ada yang belum dilaporkan atau laporannya tidak benar," jelas Cahya.