Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Milik Pemerintah SBY

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menyebut proyek pengadaan e-KTP merupakan milik pemerintah pemenang Pemilu 2009. Dia beralasan, pengadaan e-KTP merupakan proyek pemerintah yang ketika itu dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang kita mau coba fokus itu bahwa program (e-KTP) ini adalah program pemerintah, ya kan? Nah, pemerintah yang memenangkan Pemilu (2009) itu," ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Dia mengaku sempat mencari tahu apakah ada pesan khusus dari pemerintah SBY terkait pengadaan e-KTP. Karena itu, saat sidang berjalan, tim penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya sempat bertanya kepada saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Demokrat.

"Nah itu yang kita mau tahu, apa sih sebenarnya? Apakah memang ini ada pesan-pesan khusus atau tidak dari pemenang pemilu? Ternyata kan tidak, ini kan kalau kita lihat ke belakang memang program yang sudah direncanakan lama," kata Maqdir.

Dia mengaku, pihaknya sempat mencecar Mirwan Amir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap Setya Novanto. Jaksa menyebut Setnov mengintervensi dalam proyek pengadaan e-KTP tersebut.

"Tetapi ternyata tadi setelah saya coba tanya agak sedikit detail mengenai itu kan dijawab oleh Pak Mirwan Amir, bahwa ini adalah kesepakatan pemerintah bersama-sama dengan Komisi II, yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun," kata dia.

Menurut Maqdir, pernyataan yang disampaikan Mirwan Amir dalam sidang membuktikan tidak adanya intervensi yang dilakukan Setya Novanto.

"Ternyata kesepakatan ini disetujui Banggar bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Jadi, kalau misalkan seperti didakwakan sekarang itu karena intervensinya Setya Novanto jadi tidak masuk akal. Ini yang kami pertanyaan dan kami buktikan," ucap Maqdir.