Nama SBY Disebut dalam Sidang, Demokrat Beberkan Munculnya E-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat angkat bicara usai nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dibawa-bawa dalam persidangan kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Seolah tak terima nama sang Ketua Umum Partai Demokrat disebut, Agus pun lalu membeberkan tujuan pembuatan e-KTP.

"Program KTP-elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional atau nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP," ujar Agus melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Hal tersebut, lanjut Agus, bisa terjadi karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

“Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya,” ucap dia.

Menurut Agus, dasar hukum pembuatan e-KTP sangat jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dengan terang dan jelas memuat tentang kewajiban itu yang berbunyi, penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup untuk warga negara Indonesia, dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap,” kata dia.

Nomor NIK yang ada di KTP-elektronik, lanjut Agus, nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

“Kebijakan e-KTP saat ini juga menjadi pedoman dalam proses kompetisi demokrasi yang mewajibkan e-KTP sebagai basis formal data bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya,” diamenjelaskan.

Oleh karena itu, sambung Agus, untuk pelaksanaan teknis, Presiden mengeluarkan kebijakan teknis yang harus dipedomani agar tidak disalahgunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

“Bunyinya (Perpres tersebut) di antaranya, KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk,” tutur dia.