Kapolri Enggan Komentari Wacana Perwiranya Jadi Penjabat Gubernur

Liputan6.com, Gorontalo - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian enggan mengomentari soal rencana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan merekrut dua perwira Mabes Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Mantan Kapolda Papua itu memilih tidak menjawab pertanyaan seputar pro dan kontra rencana penjabat gubernur.

Dua jenderal polisi itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Masalah SPN saja, karena itu (soal penjabat gubernur) nanti ditanya, dan sudah dibicarakan di Jakarta saja," kata Tito usai meresmikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo pada Jumat, 26 Januari 2018.

Usai berjabat tangan dengan sejumlah pimpinan daerah, Kapolri Tito Karnavian pun langsung meninggalkan lokasi peresmian SPN didampingi Kapolda Gorontalo dan Brigjenpol Rahmad Fudail.

Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri memiliki agenda utama meresmikan SPN Polda Gorontalo, yang menghabiskan anggaran Rp 31 miliar. Anggaran itu tidak berasal dari Mabes Polri, melainkan dari dana swadaya, baik pemda provinsi, kabupaten, dan kota di Gorontalo.

Menurut Tito, Gorontalo menjadi satu-satunya daerah yang membangun SPN dengan mandiri tanpa membebani anggaran Mabes Polri.

"Rata-rata di tempat lain saya temukan membangun sekolah untuk pendidikan, selalu meminta dananya ke Mabes Polri. Sehingga ini menjadi beban bagi saya sebagai pimpinan Polri. Namun, satu-satunya polda yang membangun dengan mandiri hanyalah di Gorontalo ini," urai Tito.

Tito juga membuka peluang bagi instansi mana pun yang hendak memanfaatan gedung SPN tersebut untuk kegiatan lain, selama tidak dipergunakan untuk pendidikan polisi. Untuk itu, pada 2018, Mabes Polri telah menyiapkan anggaran Rp 62 miliar untuk melanjutkan pembangunan beberapa gedung yang tersisa.