2 Jenderal Diusulkan Jadi Pj Gubernur, PDIP: Tak Ada Intervensi

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menegaskan tidak melakukan intervensi terkait usulan penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Usulan penunjukan itu merupakan inisiatif Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Wacana itu memancing pro-kontra karena munculnya kekhawatiran soal netralitas Polri saat Pilkada 2018. Tjahjo sendiri merupakan politisi asal PDIP.

"PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme ke pemerintahan. Kami tidak melakukan intervensi proses penetapan pelaksana tugas gubernur," ujar dia di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27 Januari 2018).

Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Selain itu ada Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Hasto mengatakan, siapa pun yang diusulkan Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubenur Jawa Barat dan Sumatera Utara harus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ia menegaskan PDIP mendorong semangat netralitas aparat penegak hukum.

"Hanya saja siapa pun yang ditugaskan harus mampu menjaga independensi bahwa seluruh pemerintah aparat birokrasi harus bersifat netral, dan itu yang selalu dipegang oleh PDIP," kata Hasto.