2 Jenderal Diusulkan Jadi Pj Gubernur, PDIP: Tak Ada Intervensi

Hasto Kristiyanto Beberkan Kesiapan HUT PDIP ke-45 — Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait persiapan HUT PDIP ke-45 di Jakarta, Selasa (9/1). Puncak HUT PDIP ke-45 akan dihadiri Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menegaskan tidak melakukan intervensi terkait usulan penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Usulan penunjukan itu merupakan inisiatif Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Wacana itu memancing pro-kontra karena munculnya kekhawatiran soal netralitas Polri saat Pilkada 2018. Tjahjo sendiri merupakan politisi asal PDIP.

"PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme ke pemerintahan. Kami tidak melakukan intervensi proses penetapan pelaksana tugas gubernur," ujar dia di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27 Januari 2018).

Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Selain itu ada Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Hasto mengatakan, siapa pun yang diusulkan Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubenur Jawa Barat dan Sumatera Utara harus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ia menegaskan PDIP mendorong semangat netralitas aparat penegak hukum.

"Hanya saja siapa pun yang ditugaskan harus mampu menjaga independensi bahwa seluruh pemerintah aparat birokrasi harus bersifat netral, dan itu yang selalu dipegang oleh PDIP," kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Siap Tanggung Jawab

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo siap diberikan sanksi oleh Presiden Joko Widodo jika usulannya soal dua jenderal polisi menjadi gubernur salah. Namun menurutnya, apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan undang-undang.

“Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Saya siap mau diberi sanksi, mau dianggap salah, kami siap," ujar Tjahjo saat menghadiri ulang tahun PDIP di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27 Januari 2018).

Tjahjo mempertanyakan, jika usulannya terkait dua petinggi Polri tersebut salah, dia meminta untuk diberitahu titik kesalahannya.

Tjahjo juga mengaku dia siap bertanggung jawab jika usulannya tersebut salah.

"Itu tanggung jawab saya. Saya siap mempertanggung jawabkan apa yang saya sepakati dan perbuat. Itu saja," kata Tjahjo Kumolo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini