Hanura Lolos Verifikasi KPU, OSO: yang di Luar Suara Itu Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Hanura dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam verifikasi ini, KPU menyatakan kepengurusan yang sah adalah berdasarkan SK Kemenkumham yakni di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang alias OSO.

OSO enggan berkomentar banyak mengenai adanya dualisme kepemimpinan di tubuh parpol besutan Wiranto ini. OSO menyatakan, DPP Partai Hanura yang diakui pemerintah adalah yang ia pimpin.

"Nggak ada (komentar). Itu sudah putus, KPU verifikasi ini adalah dasarnya SK Kumham. Jadi SK Kumham itu sangat penting karena itu pernyataan KPU hanya memverifikasi yang disahkan oleh Kumham," ujar OSO di Kantor DPP Partai Hanura, Gedung The City Tower Lt 18, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

OSO mengklaim seluruh kader Partai Hanura sudah satu suara. Tidak ada perpecahan lagi. Yang tidak mengakui kepemimpinan OSO dianggap ilegal karena bertentangan dengan SK Kemenkumham.

"Sudah satu suara. Yang di luar suara itu ilegal," tegas dia.

Lebih jauh, OSO sangat menghormati dan mengapresiasi langkah KPU melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah parpol termasuk Partai Hanura. Meski terbilang parpol lama, Partai Hanura tetap harus diverifikasi berdasarkan perintah undang-undang.

"Sebetulnya partai yang sudah lama seperti kita ini kan mustinya tak usah diperiksa lagi, tapi ini perintah UU. KPU juga tak boleh melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Untuk itu mari kita dukung," ucap OSO.

Dia meminta seluruh jajaran kepengurusan Partai Hanura di level provinsi dan kabupaten/kota ikut mendukung langkah KPU setempat melakukan verifikasi faktual. Diharapkan, verifikasi di tingkat daerah berjalan lancar hingga akhirnya Partai Hanura dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019.

"Mari kita dukung KPU sehingga mereka betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya," tandas OSO.