Busyro Usul Pemerintah Bentuk Panitia Seleksi Hakim MK

Liputan6.com, Jakarta - Peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bukan pertama kalinya mencoreng integritas lembaga ini. Sebelumnya mantan Hakim MK Akil Mochtar harus menjadi pesakitan KPK atas kasus memperjual-belikan belasan sengketa pilkada.

Sementara itu mantan Hakim [MK ](MK "")Patrialis Akbar juga harus mendekam di penjara setelah terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging untuk memenangkan putusan perkara yang tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Atas kasus merosotnya moral MK, Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengusulkan agar pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Selama ini, MK yang memiliki sembilan orang hakim konstitusi diajukan oleh tiga unsur. Yaitu tiga orang diajukan oleh Presiden, tiga orang diajukan DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan tiga orang diajukan oleh MA.

Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Mk dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Kesembilan hakim konstitusi itu ditetapkan oleh Presiden.

“Tahun ini akan ada seleksi hakim MK karena beberapa akan pensiun sehingga tidak bisa lagi menjalankan tugas,” ujar Busyro kepada Liputan6.com, Minggu (28/1/2018).

Namun, Busyro tak ingin posisi kosong tersebut diisi calon hakim yang tidak berintegritas. Untuk itu, ia berharap Presiden Joko Widodo membentuk panitia seleksi untuk memastikan calon hakim memiliki rekam jejak yang baik.

“Pansel ini beranggotakan orang-orang yang punya kredibilitas baik. Jadi nantinya bisa memberikan masukan secara jernih,” harap Busyro.

Dia juga ingin hakim MK kelak tidak memiliki kepentingan dan tidak mudah disuap, serta objektif dan netral dalam memandang permasalahan. Maka dari itu dia ingatkan agar mereka yang memiliki rekam jejak cacat langsung dihapus dari daftar calon.