Terganjal Perempuan, DPP PKPI Belum Lolos Verifikasi Faktual KPU

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum memenuhi syarat verifikasi faktual. Hal ini membuat partai pimpinan A.M. Hendropriyono itu harus melakukan perbaikan.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, PKPI telah memenuhi 2 indikator. Yaitu soal kepengurusan atau keanggotaan partai, domisili kantor partai politik hingga Pemilu 2019. Namun untuk keterlibatan perempuan sejumlah 30 persen, masih belum terpenuhi.

"Yang 30 persen itu, harusnya minimal 10, hanya 9 jadi kurang. Jadi belum memenuhi syarat. Nanti perlu diperbaiki untuk disiapkan verifikasi ulang," kata Hasyim di kantor DPP PKPI, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Komisioner KPU lainnya, Evi Novida Ginting menjelaskan, dari 39 pengurus yang ada di data KPU, ternyata 4 perempuan dan 3 laki-laki mengundurkan diri. Sehingga pengurus yang terdata hanya 32 orang.

"Dari 32 kepengurusan jika diambil 30 persen, maka itu 9,6 persen, jadi dibulatkan ke atas. Perlu 10 perempuan di kepengurusan. Cuma yang hadir hanya 9, yang satu tidak hadir. Jadi hasilnya keterwakilan BMS (Belum Memenuhi Syarat)," tutur Evi.

KPU memberikan waktu kepada PKPI untuk melakukan perbaikan. Batas waktunya sampai 30 Januari 2018.

Mendengar hal itu, Ketua Umum PKPI Hendropriyono menyatakan siap melakukan perbaikan.

"Kami siap memperbaiki," jelas Hendropriyono.