Kemendagri: 2 Nama Calon Penjabat Gubernur Baru Bersifat Usulan

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, dua nama jenderal aktif Polri yang dikabarkan dicalonkan sebagai penjabat gubernur baru berupa usulan. Kewenangan penunjukan itu pun tidak seluruhnya berada di tangan Kemendagri.

"Sekali lagi, ini sifatnya usulan dan prosesnya dari tim hukum Kementerian Sekretaris Negara yang akan mengkaji lebih lanjut," terang pria yang karib disapa Soni itu dalam jumpa pers di kantornya, Senin (29/1/2018).

Dia meluruskan, usulan perwira tinggi Polri menjadi penjabat gubernur tidak hanya dari pihaknya. Kementerian lain seperti Kemenko Polhukam dan Kemenkumham, juga turut andil menyumbang usulan nama.

"Dari kementerian lain juga menyampaikan usulan nama-nama, akhirnya akan keluar Keputusan Presiden, jadi usulan boleh-boleh saja," beber dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya memiliki dasar kuat mengajukan jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah saat proses pilkada berlangsung.

Tjahjo bersandar pada Pasal 201 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

"Ada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ada permendagri bahwa eselon 1 dan pejabat di bawah kementerian dan lembaga bisa diusulkan," ujar Tjahjo usai jadi pembicara di acara Rakor Baintelkam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.