Surat Cinta Orangtua Siswa Sekolah Polisi untuk Kapolda Sulsel

Jelang Pelantkan Jokowi, Ahok Pantau Kesiapan Polisi — Kegiatan apel tersebut dilakukan untuk mengesiapkan pengamanan anggota kepolisian dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, Jakarta, Kamis (16/10/2014) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polri segera menyelidiki keluhan orangtua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, Polda Sulsel karena sering mendapat kuitansi tagihan dari sekolah anaknya. Surat terbuka tersebut ditulis salah satu orangtua siswa yang tidak disebut identitasnya pada 16 Januari 2018.

"Nanti Propam Mabes atau Sulsel akan klarifikasi kalau memang itu melakukan kesalahan dan masuk ranah etika akan diproses lanjut. Atau pidana disidangkan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Produknya Disebut Mengandung Merkuri, Begini Penjelasan Fenny Frans

Setyo menuturkan, semua keperluan pendidikan di SPN ditanggung negara alias gratis. Sehingga ketika muncul keluhan orangtua siswa, Polri perlu turun tangan untuk mengecek kebenaran tersebut.

"Tapi yang jelas mulai dari perlengkapan dari topi sampai sepatu, biaya latihan itu gratis dari negara. Sekarang sedang dalam penyelidikan," kata dia.

Kalau terbukti ada praktik pungli, Polri tidak segan-segan menindak oknum yang bermain. Termasuk yang terjadi di Polda Sulsel.

"Bisa jadi (ada kemungkinan pungli), tapi saya enggak mau berandai-andai. Masih penyelidikan," ucap Setyo.

Berikut surat terbuka salah satu orangtua siswa SPN Batua Polda Sulsel yang beredar:

2 dari 2 halaman

Surat Terbuka

Antisipasi Aksi Massa, Polisi Jaga Gedung DPR RI — Personel kepolisian dari unsur Brimob melakukan apel sore usai menjalankan tugas pengamanan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/3). Pengamanan terkait isu aksi massa pada 30 dan 31 Maret 2017. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Assalamu alaikum.

Kepada YTH Kapolda SulselIrjen Pol Umar Septonodi – Makassar

Bismillahi rahmani rahim.

Perkenalkan saya salah satu dari 601 orangtua siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum (Gasum) Tahun Anggaran 2017 Angkatan XLII Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polda Sulsel.

Demi kelanjutan dan keselamatan anak saya, sengaja saya tak menyebutkan nama dan alamat jelas.

Kapolda saya anggap mafhum alasannya.

Sebagai guru sekolah negeri di Makassar, kabar lulusnya anak tertua saya setelah lebaran Idul Fitri 2017 lalu adalah kabar membanggakan.

Apalagi anak saya lulus tanpa dipungut bayaran, seperti isu dan bisik-bisik selama ini. Alhamdulillah.

Sejak masuk pendidikan awal September 2017, saya dan keluarga mendapat banyak SMS dan ucapan selamat dari keluarga di kampung. Lebaran Idul Adha lalu, banyak keluarga, tetangga dan teman yang memuji dan bertanya bagaimana caranya lulus sekolah polisi.

Setahu saya, biaya sekolah polisi dibiayai negara.

Bahkan, anak saya bilang, bulan ini dia sudah mulai dapat gaji Rp 500 ribu sebulan.

Alhamdulillah. Bisa dibayagnkan bangganya kami.

Namun, setelah pendidikan basis 3 bulan, Oktober 2017 lalu.

Kebanggaan itu berubah kaget.

Anak saya dapat kwitansi pembayaran dari SPN sebesar Rp2 juta lebih.

Awalnya kami anggap itu biasa.

Namun setelah anak saya ada Izin Bermalam Luar (IBL) Oktober 2017 lalu, rasanya setiap pekan ada saja permintaan pembayaran.

Seharusnya setiap akhir pekan, kami senang bisa ketemu anak di rumah.

Tapi ini justru khawatir dan takut, anak saya pulang membawa kwitansi pembayaran.

Kami kira, kalau masuk sudah tidak ada lagi pembayaran, ini hampir tiap dua minggu ada kwitansi, ada susu beruang, jaket, ini terakhir ada kabar lagi akan ada pembayara CD dokumentasi Rp 1,7 juta.

Saya terpaksa menjual motor anak untuk menutupi biaya itu.

Kalung dan cincin perkawinan istri saya sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.

Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, saya sepertinya merasa sangat tersiksa.

Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah upacara atau apel.

Kalau pengumuman resmi pakai micropon dan didengar semua, tapi kalau pengumuman pungutan tidak pakai micropon.

Staf SPN datang dan beritahu tiap regu.

Kabar yang saya dapat dari anak, katanya, kakak-kakak angkatannya yang sebelumnya, menjelang akhir pendidikan, Maret 2018, kwintansi akan banyak lagi.

Melalui surat ini saya ingin bertanya ke Kapolda betulkah memang kami harus membayar pungutan sebanyak itu.

Bantulah kami Pak Kapolda.

Jangan biarkan kami tidak percaya kepada Polri.

Tolong jika memang ada pembayaran seperti ini bisa disampaikan resmi dan sejak awal masa pendidikan agar kami bisa menyiapkan dan pertimbangkan lebih matang.

Terima kasih.

Wassalamu alaikum.

Makassar, 16 Januari 2018

Saya orangtua siswa

Sekolah Bintara SPN Batua,

Makassar.