Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, selain memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Nauru, adanya band kesenian dari Papua dan Papua juga merupakan salah satu misi pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia ingin agar semua negara tetap bersahabat.
"Saya membawa tim kesenian dari Papua dan Papua Barat dengan harapan ada satu kesamaan kultur yang menunjukkan bahwa kita bersahabat. Kita beda tapi sebenarnya ada irisan-irisan suku bangsa yang tidak bisa kita elakkan," kata Menko Polhukam Wiranto dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2018).
Baca Juga
Menurut Wiranto, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia dan umumnya bermukim di wilayah Indonesia bagian timur.
Advertisement
"Kita ini sama. Sehingga pada saat penampilan dalam acara kebudayaan, kita joget bersama-sama untuk mengikuti irama reggae nya dari band Papua, " kata Wiranto.
"Intinya bahwa misi ini harus menghasilkan satu peningkatan, satu persahabatan yang sangat baik antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik yang dulunya memang kita kurang kesempatan untuk menyentuh mereka," sambung Wiranto.
Sejumlah negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang terus membangun dan mengembangkan Papua dan Papua Barat. Mereka mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat rakyat Papua dan Papua Barat sejahtera.
"Kami mendukung setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat di Papua dan Papua Barat," ujar Presiden Nauru, YM Baron Divavesi Waqa usai melaksanakan pertemuan bilateral di Government House, Republik Nauru, Rabu 31 Januari 2018.
Â
Tetap Kerja Sama
Ia percaya bahwa upaya pemerintah Indonesia memiliki niat yang sangat baik. Karena itu, Nauru akan terus mendukung dan tetap menjalin persahabatan dan kerja sama dengan Indonesia.
"Kami masyarakat Nauru akan selalu menganggap Indonesia sebagai sahabat. Kami paham dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menciptakan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat," kata YM Baron.
Sementara itu, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga menyatakan sikap untuk tidak ikut campur mengenai masalah di Papua dan Papua Barat. Ia hanya berpesan agar penegakan hak asasi manusia tetap dilaksanakan, termasuk hak kebudayaan.
"Kita tidak ingin ikut campur dengan kebijakan Indonesia. Kami sangat menghargai hak asasi manusia, termasuk hak kebudayaan, tetapi Tuvalu tidak punya posisi untuk ikut campur dalam masalah ini," kata Enele Sopoaga.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement