Status Zumi Zola, Mendagri Tunggu Surat Resmi dari KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum mengantongi surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum dari Gubernur Jambi, Zumi Zola. Setelah itu, barulah Kemendagri bisa mengambil sikap.

"‎Kami tunggu keterangan dari KPK, kalau KPK sampaikan surat, kami proses, Zumi Zola belum ada keputusan (tersangka), kami tunggu surat resminya (KPK)," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Tjahjo juga enggan berkomentar tentang status Zumi Zola yang disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

"Saya belum bisa berkomentar karena biasanya kalau ada masalah kepala daerah termasuk pejabat kami, kami mendapatkan surat resmi (dari KPK)," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat pencegahan Gubernur Jambi Zumi Zola bepergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agung Sampurno.

Menurut Agung, KPK telah menyampaikan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Zumi Zola sejak 25 Januari 2018, selama enam bulan. Pencegahan terkait kasus dugaan suap ketuk palu APBD Provinsi Jambi 2018.

"Surat Keputusan KPK tentang pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Zumi ZolaZulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021," ujar Agung saat dikonfirmasi, Rabu 31 Januari 2018.

Pencegahan terhadap Zumi Zola dilakukan untuk memudahkan KPK jika meminta keterangan dari orang nomor satu di Jambi tersebut.

"Alasan pencegahan adalah karena keberadaan beliau (Zumi Zola) diperlukan terkait proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi," kata Agung.