KPK Akan Pelajari Hasil Rekomendasi Pansus Hak Angket

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari hasil rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR. Namun, lembaga antirasuah itu belum menerima informasi resmi mengenai hasil rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.

"Kami belum menerima informasi resmi tentang rekomendasi pansus angket. Nanti kalau sudah ada dan disampaikan ke KPK tentu perlu dipelajari dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi, sebelumnya, menyatakan terdapat beberapa poin rekomendasi untuk KPK. Salah satu rekomendasi itu berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia (SDM), tata kelola keuangan, dan kemudian kelembagaan. 

Febri memastikan, KPK akan mengacu dan berpegangan pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP, UU KPK, dan aturan terkait lainnya dalam menangani setiap bertindak. 

Misalnya soal penyadapan yang selama ini dipermasalahkan. "Untuk penanganan perkara acuan KPK tentu tetap pada KUHAP, dan aturan lain yang terkait. Termasuk tentang penyadapan yang sejak lama selalu dilakukan sesuai ketentuan di UU KPK. UU sudah mengatur penyadapan dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidik, dan penuntutan," tutur Febri.

Akan tetapi, di luar semua itu, KPK berharap DPR memiliki komitmen memberantas korupsi. Termasuk dalam pembahasan revisi UU KPK. Komitmen tersebut seharusnya diwujudkan dengan membentuk regulasi yang memperkuat kewenangan KPK.

"Yang pasti tentu KPK berharap kepada semua pihak kalau mengatakan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi maka komitmen itu jangan hanya berhenti pada pernyataan saja tapi diwujudkan dalam tindakan-tindakan," kata Febri.