Kemkominfo Akui Sulit Blokir Konten LGBT dan Pornografi

LGBT atau GLBT Lesbian Gay Biseksual dan Transgender — Ilustrasi Foto LGBT atau GLBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender). (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Ahli Menkominfo Henry Subiakto mengatakan pemerintah telah mengupayakan pemblokiran konten negatif terkait LGBT ataupun pornografi. Contohnya menggunakan mesin crawling yang bernama drone9.

"Kita punya mesin crawling, mencari situs mana yang berisi LGBT/pornografi dari kata-kata atau gambar," ucap Henry pada diskusi bulanan KPPN DPP PAN dengan tema Bahaya LGBT dari Sisi Perilaku dan Propaganda di Gedung DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018).

Kendati demikian, Henry membeberkan bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk langsung memblokir situs atau konten negatif tersebut. Ia menyebutkan, internet provider lah yang memiliki kapasitas untuk memblokirnya.

"Untuk blokir Kemkominfo pakai surat ke sekitar 200 ISP. Jadi yang blokir perusahaan internet, bukan pemerintah," ujar dia.

Ia menceritakan, awalnya pemerintah berencana membeli alat untuk blokir langsung konten atau situs tersebut. Namun ia mengatakan niat itu diurungkan karena belum tentu sebanding dengan efektivitasnya.

"Tadinya mau, Rp 1,5 triliun untuk alat blokir tapi belum tentu efektif jadi tetap pakai surat dan pakai crawling," kata dia.

Namun begitu Henry mengungkapkan sangat sulit menangkal konten-konten LGBT ataupun situs pornografi tersebut. Padahal, sudah lama pemerintah mengupayakan pemblokiran tersebut.

"Sudah banyak yang kominfo blokir. Tapi kan kayak virus, diblokir satu ada lagi," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Sudah Banyak Diblokir

Merambah Situs Pornografi Demi Menjaga Konstitusi? *OTW — Ilustrasi pornografi | Via: istimewa

Pemerintah juga berada pada posisi dilematis. Karena tidak mungkin untuk memblokir situs secara langsung, seperti facebook, instagram, dan twitter. Ia mengatakan, jika pemerintah melakukannya justru dapat menyulut amarah masyarakat nantinya.

"Kalau kita take down kan bisa jutaan orang marah, itu lho persoalannya, jadi disitu. Yang ada, pemerintah yang diblokir masyarakat," ucapnya sambil bercanda.

Persentase pemblokiran terbanyak Kemkominfo sendiri pada 2017 yaitu terhadap konten pornografi termasuk LGBT, yakni 64 persen atau sebanyak 8.904.000 konten.

Saksikan video pilihan berikut ini: