Mendagri Prihatin Banyak Kepala Daerah Korupsi karena Bahas APBD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus suap dan korupsi hanya untuk mendapat kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah terkait pembahasan APBD.

"Sangat memprihatikan. Sebagai Mendagri saya sedih," ucap Tjahjo di Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Dia menuturkan, dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang bernegosiasi tersebut telah diminimalisasi. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi suap dan korupsi.

"Ruang-ruang yang berpotensi untuk dilakukan negoisasi telah diminimalisasi. Jadi, tidak lagi menjadi area rawan korupsi," jelas Tjahjo.

Tjahjo yakin anggota DPRD dan kepala daerah sudah mengetahui hal itu, tapi masih saja tetap terjadi.

"Saya sebagai Mendagri sangat meyakini area rawan korupsi terkait perencanaan anggaran, khususnya, sudah dipahami oleh kepala daerah dan DPRD," pungkas Tjahjo.