Liputan6.com, Jakarta Kapolri Tito Karnavian menyebut Muhammadiyah sebagai ormas yang harus diperkuat dalam kerja sama strategis oleh jajaran Polri.
Terkait hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara. Menurut dia, Muhammadiyah memegang prinsip teguh keikhlasan. Cara pandang dan sikap ikhlas berjuang menjadi sendi dan modal spiritual bagi persyarikatan.
"Bagi kami orang mau mengakui Muhammadiyah atau tidak, kami tetap jalan terus. Membanggakan diri atau minta diistimewakan bukan karakter Muhammadiyah," tegas Haedar melalui pesan tertulis, Sabtu (3/2/2018).
Advertisement
Dia menyatakan, meski Muhammadiyah tidak dinomorsatukan, bukan berarti Muhammadiyah kehilangan sesuatu.
"Kita nggak mempersoalkan itu. Yang penting Muhammadiyah terus bekerja yang terbaik untuk umat dan bangsa," kata dia.
Di alam demokrasi, pro dan kontra terhadap pendapat publik figur menjadi sesuatu yang lumrah. Menjadi kewajiban setiap warga untuk memandang pernyataan dan kenyataan secara proporsional.Â
"Saya husnuzan saja. Mungkin maksudnya (Kapolri) memberi apresiasi yang lebih tinggi saja," jelas Haedar.
Karena itulah, Muhammadiyah pun tak mau larut dalam polemik pidato Kapolri. Yang dimaksud Kapolri, menurut Haedar Nashir, tentu bukan untuk memecah belah, hanya memberi apresiasi tinggi kepada Muhammadiyah dan NU, tapi disertai pengecualian sehingga terkesan kurang seksama.
Menurutnya, Muhammadiyah selama ini berupaya menggandeng tangan seluruh kekuatan bangsa. Walaupun, dipandang banyak pihak memiliki peran besar dalam memperkuat persatuan bangsa, Muhammadiyah tetap mawas diri.
Â
Masalah Selesai
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menuturkan, tidak ada lagi polemik terkait video yang dianggap atau seolah-olah Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninggalkan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah dalam membangun negeri.
"Masalah pidato Pak Kapolri sudah selesai, tidak diperlukan lagi tabayun sudah selasai di sini. Pak kapolri juga akan bersafari ke kantor ormas-ormas ," ujar Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, usai pertemuan Kapolri dengan ormas-ormas Islam di Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2018.
Said aqil menuturkan, dalam pertemuan tadi Jenderal Tito meminta pendapat dan masukan dalam menghadapi tahun politik. Dan Kapolri juga meminta agar pesta demokrasi di Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa berlangsung kondusif tanpa SARA.
"Bertemu 14 ormas Islam, saling sharing pendapat, menghadapi tahun politik jangan sampai seperti Pilgub DKI," kata Said.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Â
Advertisement