Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden Dibahas Sebelum Era Jokowi

Sebelumnya, Ketua Tim Pemerintah Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih mengatakan, pasal penghinaan presiden bertujuan melindungi pemimpin negara.

Alasannya, di Indonesia terdapat pasal tentang perlindungan wakil pimpinan negara asing beserta lambangnya. Dengan begitu, presiden dan wakil presiden pun diusulkan untuk harus dilindungi.

"Apa iya pimpinan negara sendiri, presiden dan wakil presiden, tidak kita rumuskan yang sejenis dengan itu," kata Enny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

Dia menyebut, pasal itu sebelumnya juga telah didiskusikan dengan para ahli. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal penghinaan presiden pada 4 Desember 2006 juga sudah dikaji.

"Ini sudah dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menelaah putusan MK Nomor 13-22 tahun 2006," ujar Enny.

Saksikan Vieo Pilihan di Bawah Ini: