Nazaruddin Bebas Bersyarat Tinggal Tunggu Rekomendasi KPK

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengirimkan surat permintaaan rekomendasi bebas bersyarat untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasubbag Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat tersebut ke KPK pada Selasa, 6 Februari 2018. Sehingga, saat ini pihak Ditjen PAS tinggal menunggu hasil rekomendasi dari KPK sebelum memberikan keringanan hukuman untuk Nazaruddin.

"(Suratnya) Sudah dikirim ke KPK dan masih menunggu hasil (rekomendasi) dari KPK," ujar Ade saat dikonfirmasi, Rabu (7/2/2018).

Sementara itu, KPK menyatakan siap memberikan rekomendasi yang isinya berkaitan dengan fakta hukum yang dilewati Nazaruddin. Dalam rekomendasi, KPK akan memaparkan sikap Nazaruddin selama menjalani proses hukum serta terkait pengembalian kerugian keuangan negara.

"Misalnya, proses hukum (Nazaruddin) bagaimana. Apakah nama yang ditanya membantu atau berkontribusi dalam pengungkapan perkara atau tidak," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu, 3 Februari 2018.

Pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 38A PP Nomor 99 tahun 2012, asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial. Dengan demikian, Nazaruddin bakal melakukan kerja sosial selama asimilasi dalam rangka program pembebasan bersyarat.