8 Fraksi Sepakati PDIP Isi Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Panja pengambilan keputusan terkait revisi RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menyepakati penambahan tiga kursi pimpinan MPR dan satu pimpinan DPR untuk dibawa ke Paripurna.

"Maka kami dapat menyetujui tambahan satu ketua dan tujuh wakil ketua (untuk MPR). Dan yang telah disepakati sebelumnya penambahan satu pimpinan DPR(untuk PDIP)," kata Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2018) dini hari.

Kesepakatan ini didukung oleh 8 fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sedangkan Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak adanya penambahan kursi untuk pimpinan MPR.

Yasonna menyebut hal itu merupakan bagian dari dinamika politik yang ada. Apalagi berdasarkan hasil pembahasan telah disepakati penambahan kursi pimpinan hanya sampai pada 2019 saja.

Sehingga, pada periode 2019-2024 pimpinan DPR dikembalikan pada mekanisme partai pemenang pemilu.

"Sesudah 2019 kita kembali kepada mekanisme sesuai dengan sebelumnya. Hanya kesepakatan kita proporsional pemenang pemilu di DPR sesuai dengan peraturan existing," papar dia.

Di lokasi yang sama, Ketua Panja Supratman Andi Agtas menyatakan terpenting saat ini mayoritas fraksi telah menyepakati untuk dibawa ke Paripurna.

"Delapan fraksi sudah setuju dan pemerintah sudah setuju. Jadi kira-kira gambarannya juga akan sama di sidang Paripurna yang akan datang, kalau ada yang menolak kira-kira dua fraksi akan menolak," jelas Supratman.