Respons KPK atas Putusan MK soal Hak Angket

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan DPR melakukan hak angket untuk lembaga antirasuah itu. Dengan adanya putusan tersebut, maka KPK harus hadir ketika pansus angket DPR memanggilnya.

"Kami akan membaca dan melakukan analisis lebih detail, tentu saja lebih dalam terkait dengan putusan tersebut dan sejauh mana konsekuensi-konsekuensinya terhadap kelembagaan KPK akan dibahas terlebih dahulu di internal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2018).

Dia menjelaskan bahwa hasil pembahasan tersebut, nantinya akan berpengaruh pada sikap KPK, dan bagaimana juga relasi KPK dengan DPR khususnya dengan Pansus Hak Angket. Satu hal yang perlu diingat dalam pertimbangan putusan tersebut, kata Febri yaitu soal wewenang pengawasan DPR yang tidak bisa masuk ke penanganan perkara oleh KPK.

"Dalam pertimbangan hakim, di mana hakim menegaskan bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada proses yudisial yang dilakukan KPK," kata dia.

Proses yudusial yang dimaksud adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Febri menuturkan bahwa proses yudisial KPK harus berjalan independen.

"Proses yudisial ini harus berjalan secara independen dan pengawasannya sudah dilakukan oleh lembaga peradilan, mulai dari proses praperadilan, pengawasan horizontal sampai dengan proses berlapis di pengadilan tipikor tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi," jelas dia.