Kata Mantan Pimpinan Pansus Angket KPK soal Asimilasi Nazaruddin

20160609- Nazaruddin Saat Jalani Sidang Vonis-Jakarta- Helmi Afandi — Nazaruddin didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar, Jakarta, Kamis (9/6). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyebut, asimilasi kepada terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin merupakan bentuk diskriminasi terhadap napi lainnya jika dikabulkan. Terlebih, dia menilai, seharusnya Nazaruddin tidak berhak memperoleh justice collaborator sejak awal.

"Itu bentuk diskriminasi dari KPK terhadap terpidana korupsi. Dia adalah dalang dari berbagai kasus kejahatan korupsi yang disangkakan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2018).

Akulturasi adalah Proses Perpaduan Budaya yang Memperkaya Keberagaman

Politikus PDIP itu mempertanyakan, sebelumnya lembaga pimpinan Agus Rahardjo telah menyatakan Nazaruddin itu pembohong. Namun, lanjut dia, saat ini malah terjadi sebaliknya.

Menurut dia, ini merupakan bentuk ketidakadilan jika KPK memberikan rekomendasi.

"Dari sekian banyak kerugian negara, hanya minim yang dikembalikan oleh KPK. Dari banyak kasus yang disangkakan kepada Nazaruddin, hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan," ujar Masinton.

Oleh karena itu, mantan pimpinan Pansus Angket KPK tersebut menyatakan ketidaksetujuannya terhadap asimilasi Nazaruddin.

2 dari 2 halaman

Tunggu Rekomendasi KPK

Direktur Penyidik KPK Penuhi Panggilan Pansus Angket DPR — Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kiri) bersama Wakilnya Masinton Pasaribu menyimak penjelasan Brigjen Pol Aris Budiman saat Rapat Dengar pendapat bersama Pansus Hak Angke KPK di Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM telah menerima pengajuan asimilasi dalam rangka program pembebasan bersyarat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Namun, Ditjen PAS akan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya.

KPK sendiri telah menerima surat dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) soal pengajuan asimilasi dalam program bebas bersyarat terhadap terpidana sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin. Surat tersebut diterima KPK pada Senin, 5 Februari 2018.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya akan mempertimbangkan kontribusi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat terkait rekomendasi bebas bersyarat tersebut. Febri mengatakan, dalam surat, hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dirjen Pas menyatakan, Nazaruddin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat

"Tentu kami perlu koordinasi dan pelajari dulu oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidik, jaksa eksekusi dan biro hukum. Setelah itu baru bisa respons surat tersebut," tutur Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari 2018.

KPK akan mempertimbangkan syarat-syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin. Misalnya, sudah menjalani dua pertiga masa pidana untuk dua perkaranya yang telah divonis. Selain itu, lembaga antirasuah juga akan mempertimbangkan kontribusi Nazaruddin dalam mengungkap sejumlah perkara korupsi.

"KPK tetap harus hargai kontribusi pihak-pihak tertentu yang membongkar peran pihak lain, sampai akhirnya beberapa kasus ditangani misalnya kasus Hambalang dan e-KTP," jelas Febri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: