PDIP Apresiasi KPK OTT Bupati Ngada Marianus Sae

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan, PDIP mendukung KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap Bupati Ngada Marianus Sae. Marianus Sae yang juga cagub PDIP di Pilkada NTT 2018 terjaring operasi tangkap tangan KPK, Minggu 11 Februari 2018.

"Sebagai partai yang mendukung pemberantasan korupsi, kami apresiasi KPK yang telah OTT terhadap saudara MS," ujar Anreas melalui pesan tertulis, Senin (12/2/2018).

Anggota DPR RI Dapil NTT I ini menyatakan, tertangkapnya Marianus Sae sebelum penetapan KPUD, menutup kesempatan untuk praktek korupsi yang lebih jauh lagi.

"Akan lebih buruk situasinya bila beliau sudah ditetapkan menjadi cagub atau bahkan terpilih dan kemudian melakukan korupsi, karena akan lebih menyusahkan rakyat NTT ke depannya," kata dia.

PDIP, tegas dia, menghendaki pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance.

"DPP PDIP akan segera ngecek apakah MS (Marianus Sae) anggota partai yang sah. Karena sebelumnya beliau kan mantan ketua PAN yang mendaftarkan diri ke PDIP," terangnya.

2 dari 2 halaman

Kaget

Andreas mengaku kaget dengan penangkapan Marianus Sae, Minggu sore 11 Februari 2018. Dia mengaku mendapat info penangkapan tersebut dari media online.

"Saya baru tiba di Jakarta sepulang saya dari NTT bersama Sekjen Hasto Kristianto setelah tiga hari konsolidasi partai untuk memenangkan paket MS-Emi Nomleni pada Pilgub 2018," terangnya.

Andreas mengaku selama di NTT tidak sekalipun bertemu MS. "Hanya Cawagub Emi Nomleni bersama saya dan Hasto di Maumere dan Kupang," ujarnya.

Bahkan pada Sabtu malam kemarin, atas permintaan Sekjen saya sempat mengontak MS via telepon maupun sms tetapi sama sekali tidak ada respon dari yang bersangkutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba, sebagai tersangka kasus suap proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Kendati begitu, Kejaksaan Agung tidak langsung memecat Parli...