Ombudsman: Penjabat Gubernur dari TNI-Polri Maladministrasi

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, langkah pemerintah yang akan mengisi posisi gubernur dengan penjabat gubernur dari unsur TNI dan Polri sebagai bentuk maladministrasi. Perlu ada dasar hukum yang jelas yang mengatur penjabat gubernur dari kedua instansi tersebut.

"Kalau meminta presiden untuk menetapkan penjabat gubernur dari unsur TNI-Polri maka keadaan genting seperti apa indikatornya harus jelas. Ini sudah sampai maladministrasi. Melanggar undang-undang. Kalau udah seperti itu, jangan lagi (dilanggar)," ujar Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said Kav C- 19 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 12 Februari 2018.

Namun, kata Ida, bila hal itu terus dilaksanakan dengan terpaksa, maka harus ada aturan baru yang mengatur mengenai penjabat gubernur dari kalangan TNI dan Polri.

"Jika itu tetap dipaksakan (anggota TNI dan Polri menjabat sebagai kepala daerah gubernur) maka buatkan alas hukumnya, aturan barunya. Untuk aturan sekarang tidak masuk. Presiden juga jangan diajak melanggar aturan," kata Ida.

Ida mengatakan, perlu pula aturan khusus yang mengatur mengenai penjabat gubernur dari kalangan TNI dan Polri.

"Kalau pun mesti menjabat, mesti melalui sebuah prosedur, misalnya harus keluar dulu dari TNI atau Polri untuk bisa masuk di jabatan sipil. Karena yang bisa menjadi gubernur di aturannya adalah pejabat eselon satu," kata Ida.