4 Modus Korupsi Kepala Daerah: ATM hingga Libatkan Klub Sepak Bola

Inilah modus korupsi yang dilakukan oleh mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Bupati Ngada NTT, Marianus Sae.

Tonny Budiono didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Uang suap tersebut terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla pada 2016-2017.

Saat OTT, tim KPK mengamankan 33 tas ransel berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar. Selain itu diamankan pula empat ATM, yang salah satunya berisi saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

Dalam kasus ini, Tonny Budiono diduga menerima sejumlah uang suap dari pelaksanaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla sejak 2016 lalu. Dia menggunakan modus baru dengan dibukakan rekening di sejumlah bank, yang telah diisi sebelumnya oleh si pemberi.

Modus korupsi ini dilakukan oleh Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. OK Arya Zulkarnaen tidak memegang sendiri uang suap yang diterimanya dari sejumlah proyek pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar dari tiga proyek yakni proyek Jembatan Sentang, Jembatan Sei Magung, dan betonisasi jalan Kecamatan Talawi. Uang itu dikumpulkan Bupati lewat Sujendi Tarsono alias Ayen, seorang pemilik dealer mobil.

Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan diduga menerima uang Rp 6 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek.

KPKjuga menduga uang tersebut digunakan Zumi dan Arfan untuk menyuap anggota DPRD Jambi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, menilai tidak masuk akal Arfan, sebagai Plt punya kepentingan menyuap DPRD. Arfan merupakan orang yang memberikan suap pada anggota DPRD.

Suap untuk DPRD Jambi diduga agar mereka bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. KPK sendiri telah menetapkan Arfan dan tiga tersangka lainnya dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Dalam kasus suap ketok palu itu, KPK menemukan uang Rp 4,7 miliar. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi.

Basaria menuturkan bahwa uang suap untuk DPRD Jambi tersebut diduga dikumpulkan Zumi Zola dan Arfan dari para kontraktor pada proyek-proyek di Jambi.