Pansus Angket Inginkan KPK Perhatikan Hak Asasi Manusia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar mengungkap ada empat aspek dalam hasil rekomendasi untuk lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.

Pada aspek kewenangan, Agun menyatakan KPK harus membangun jaringan kerja atau networking yang kuat dalam pelaksanaan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Lembaga antirasuah itu, kata dia, dapat menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai counter partner yang kondusif.

"Sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Politikus Golkar ini menyebut KPK harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu, lanjut dia, menaati peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

"Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara," ujar Agun.

Dia menambakan, KPK diharap dapat membangun sistem pencegahan sistematis yang dapat mencegah terulangnya korupsi.

"Kepada penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematis yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan negara," kata Agun.