Pansus Angket Serahkan Penuh Dewan Pengawas ke KPK

KPK Tak Hadiri Panggilan Pansus Angket — Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Hari ini, KPK kembali mangkir dalam agenda rapat kerja dengan Pansus KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pansus Angket KPK merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membentuk dewan pengawas. KPK menolak untuk melaksanakan rekomendasi itu.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar menyerahkannya kepada komisi pimpinan Agus Rahardjo tersebut. Namun, pansus beranggapan KPK membutuhkan banyak pihak yang mengawasi.

"Kita serahkan ke mereka sendiri, dalam rekomendasi kita tetap membutuhkan ada yang mengawasi," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 14 Februari 2018.

Pada pelaksanaannya pun, lanjut dia, Pansus Angket KPK menyerahkan sepenuhnya soal mekanisme, posisi dan pengaturannya kepada KPK. Apalagi nantinya, dewan pengawas itu akan beranggotakan dari internal KPK hingga tokoh-tokoh yang mempunyai integritas.

"Ngaturnya bagaimana, tanya ke KPK. Dia mau ngatur seperti apa yang jelas kita mengatakan dari dalam dan dari luar," ujar Agun.

2 dari 2 halaman

Awasi Keseharian KPK

PHOTO: Melawan Korupsi dengan Karya Komik dan Ilustrasi Antikorupsi — Sejumlah karya komik dan ilustrasi antikorupsi digelar dalam pameran bertajuk AKU KPK ( Aksi Komik Untuk KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/8). Pameran tersebut didukung oleh Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani menyebut dewan pengawas tersebut bekerja untuk mengawasi keseharian KPK. Sebab DPR lebih sebagai pengawas secara umum.

"Karena kalau kita lihat hampir semua lembaga itu sekarang tidak diawasi secara internal saja. Tapi dibutuhkan pengawas eksternal, yang sehari-hari," kata Arsul.

Kendati begitu, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini enggan mau disebut pansus menipu karena memasukan dewan pengawas dalam salah satu aspek hasil rekomendasi.

Padahal dalam pernyataan sebelumnya, pansus menyebut tidak memasukkan dewan pengawas dalam hasil rekomendasi.

"Tentu di DPR itu ada dinamika, jangan juga karena DPR ingin memuaskan publik kemudian tidak punya juga independensi untuk bersikap," jelas dia.

Ketua Pansus Hak Angket KPK bantah adanya pelemahan KPK

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Pansus Angket
Pansus Angket KPK
Pansus Hak Angket KPK