KPK Tetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Jadi Tersangka

"Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI," jelas Laode Syarief.

"Untuk memberi persetujuan atau tandatangan surat pernyataan tersebut, diduga ada permintaan dana Rp 1 miliar," Laode melanjutkan.

Atas perbuatannya, Natalis dan Rusliyanto sebagai pihak penerima, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Taufik sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa. Mustafa ditangkap pukul 18.20 WIB.