Arsul Sani PPP: Kalau DPR Antikritik Bisa Ngorok

Komisi III DPR Pertanyakan Kelanjutan Eksekusi Terpidana Mati — Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mempertanyakan eksekusi terhadap lebih dari 130 orang terpidana mati.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menolak penilaian sebagian pihak terhadap DPR yang dianggap antikritik. Meski begitu, kritikan yang disampaikan tetap harus ada aturannya.

Menurut Arsul, UU MD3 yang baru saja disahkan, tak serta merta menjadikan masyarakat sebagai target pemidanaan lantaran mengkritik anggota dewan.

"Kami perlu kritik. Karena saat ini dikritik saja (anggota DPR) masih tidur, bagaimana enggak dikritik, bisa ngorok nanti," ujar Arsul dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Kenteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Politikus PPP ini melanjutkan, kritik dari masyarakat sangat dibutuhkan selama disampaikan dengan baik.

Jika masih sebatas mengatakan kinerja anggota DPR 'buruk, kurang, dan kurang baik', dirinya masih bisa menerima. Apalagi hal itu berdasarkan bukti kurangnya kinerja mereka.

"Tapi kalau misalnya sudah ngatain tolol, goblok, tapi enggak ada bukti, ya itu masalah," kata dia.

2 dari 2 halaman

Jatuhkan Citra Dewan

Terkendala Teknis, Pelantikan Pimpinan DPR Asal PDIP Diundur — Suasana Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Penundaan pelantikan pimpinan baru DPR asal PDIP karena belum ada penomoran tentang hasil revisi UU MD3. (Liputan6.com/JohanTallo)

Arsul menyesalkan adanya penggiringan opini untuk menjatuhkan citra anggota dewan.

"Kayak kemarin saat Pansus KPK. Ada satu LSM yang meminta agar partai pendukung hak angket tak usah dipilih saat pemilu, itu maksudnya apa?," tutup dia

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
UU MD3