Nazaruddin Harap Usulan Asimilasinya Dikabulkan

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (Nazar) berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengabulkan usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat dirinya.

“Saya, mau itu KPK, mau itu Pak Menteri. Siapa pun institusi di negeri ini kita ikut dengan aturan, jangan melenceng dari aturan,” ujar Nazaruddin usai menjadi saksi sidang e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Aturan pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap Nazaruddin itu dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Agar asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut terpenuhi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) harus meminta izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, pimpinan KPK tak menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazar. Terkait hal tersebut, Nazar yang diusulkan menjalani asimilasi di pondok pesantren ini hanya meminta agar seluruh instansi, termasuk KPK mematuhi aturan yang sudah ada.

“Kita harus percaya pada aturan, dan harus menjalankan aturan yang disepakati,” kata dia.