Polri Kaji Peningkatan Keamanan Melalui Pembentukan Polisi Parlemen

Bersih-Bersih dan Perawatan Rutin Gedung Parlemen — Pekerja membersihkan kolam di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7). Bersih - bersih ini dilakukan tiga bulan sekali untuk perawatan Gedung MPR/DPR/DPD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Divisi Hukum Polri masih mengkaji wacana pembentukan polisi parlemen. Wacana itu menyusul penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Polri, MPR, DPR, dan DPD terkait peningkatan keamanan di lingkungan parlemen beberapa waktu lalu.

"Itu masih dikaji, karena harus melibatkan personel, peralatan. Masih dikaji Divisi Hukum Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018).

Setyo menuturkan, sejauh ini Polri telah menempatkan sejumlah personelnya dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) di kompleks Parlemen. Hanya saja, dia belum mengetahui lebih jauh konsep polisi parlemen yang akan dibentuk nanti.

"Kalau yang disebut polisi parlemen saya belum membaca. Tapi masih dikaji Divisi Hukum, baru keluar Perkap (Peraturan Kapolri)," kata dia.

2 dari 2 halaman

Bukan Polisi Sembarangan

Wakapolri Komjen Syafruddin memimpin video conference dengan seluruh kapolda di Indonesia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). (Liputan6.com/Anendya Niervana)

Yang pasti, personel kepolisian yang ditempatkan di Gedung DPR-MPR tidak sembarangan. Mereka harus melalui uji kompetensi dan standarisasi sebagai petugas keamanan di objek-objek vital.

"Kalau dia spesialisasi polisi objek vital kan dilatih. Yang polisi berdasi itu dia kan punya pelatihan khusus," ucap Setyo.

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri