PSI Akan Ajukan Uji Materi UU MD3 ke MK

Sementara itu, Advokasi dari PSI yakni Jangkar Solidaritas Komaruddin menyoroti Pasal 122 huruf k. Pasal itu disebutkan dapat membuat rakyat takut untuk mengkritik DPR.

Karena itu, dia menginginkan anggota dewan tidak melakukan upaya untuk mengkriminalisasi rakyat yang kritis.

Untuk Pasal 73, dia menyebut sangat berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik. Bahkan sekaligus dapat merendahkan fungsi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

"Bila pemanggilan paksa oleh DPR terjadi, masyarakat atau pemohon akan tidak berani mengontrol perilaku DPR yang telah dipilih rakyat itu sendiri. Pemanggilan ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis rakyat terhadap DPR atas kinerja mereka yang buruk," ujar Komaruddin.

Untuk Pasal 245, Komaruddin menyebut itu juga melawan konstitusi. Sebab, imunitas itu berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan.

"Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR," jelas Komaruddin.