Soal Polri Jadi Pj Gubernur, Wiranto: Kita Ubah Enggak Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui ada polemik saat Pati Polri diusulkan jadi Penjabat (Pj) Gubernur. Meski begitu, dia mengisyaratkan belum akan membatalkan sepenuhnya usulan itu.

"Itu akan diisi oleh polisi dari Mabes, ternyata mengandung suatu penilaian negatif dari masyarakat sehubungan masalah politik. Ya Kita ganti saja kenapa? Atau kebijakannya kita ubah, enggak ada masalah," jelas Wiranto di Kantor Kemkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Wiranto berharap, dengan pernyataannya ini akan membuat suasana menjadi kondusif. Masyarakat diminta menunggu keputusan tepat dari pemerintah.

"Yang penting enggak usah ribut. Supaya tenang Pilkada itu, tunggu saja nanti hasilnya, pemerintah betul mendengarkan itu yang penting," terang Wiranto.

Sebelumnya, mantan Panglima ABRI ini sempat mengatakan soal kebijakan lain terkait pengangkatan Pati Polri menjadi penjabat sementara gubernur.

"Kalau ada kebijakan menimbulkan reaksi masyarakat, didengarkan dan dilaksanakan. Maka untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti," kata Wiranto di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.

Usulan Pj Gubernur asal ranah kepolisian menuai polemik. Pasalnya publik mempertanyakan netralitas polisi, karena keberadaan calon gubernur dan wakil gubernur asal purnawirawan polisi di wilayah tersebut, yakni Irjen (Purn) Anton Charliyan sebagai Cawagub Jabar.