Ketua DPR: Kaji Ulang Rencana Penerapan Ganjil Genap di Jalan Tol

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo turut angkat bicara soal pro-kontra rencana kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem ganjil genap di jalan Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur.

"Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan untuk lebih mendalami rencana penerapan kebijakan tersebut," ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Hal tersebut, kata dia, mengingat jalan tol merupakan sistem jalan berbayar, sehingga tidak boleh membingungkan dan mengecewakan masyarakat. Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan aturan ganjil genap di jalan tol belum ada saat ini.

"Mengingatkan bahwa peraturan ganjil genap di jalan tol, belum diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ucap Bamsoet.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mengurangi kemacetan di jalan Tol Jakarta-Cikampek yang disebabkan adanya proyek pembangunan jalur LRT dan besarnya volume kendaraan yang melintas.

Salah satu yang dilakukan adalah penerapan sistem ganjil genap di pintu tol yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi. Ada lima pintu tol yang diberlakukan peraturan ganji genap, di antaranya pintu Tol Bekasi Barat 1, pintu Tol Bekasi Barat 2, pintu Tol Bekasi Timur, pintu Tol Tambun, dan pintu Tol Pondok Gede.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang Prihartono mengatakan, penerapan sistem ganjil-genap di pintu-pintu tol tersebut akan dilakukan mulai 12 Maret 2018.

"Tanggal 12 Maret kita mulai implementasinya, dengan harapan semua masyarakat sudah terinformasikan dengan baik," ucap dia.