Korban Bom Thamrin Tak Peroleh Konpensasi dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ipda Denny Mahieu menjadi korban dalam ledakan bom yang terjadi di pos polisi Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016 lalu.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, korban mendapatkan kompensasi dan restitusi dari negara. Namun, Denny Mahieu mengaku tidak pernah menerimanya.

Hal itu terungkap saat Denny bersaksi untuk terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman yang diduga otak dari peledakan bom Thamrin tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 23 Februari 2018.

Menurut dia, saat menjalani perawatan di Rumah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, biaya pengobatan ditanggung oleh komandannya. Padahal, Denny mendapatkan perawatan medis selama satu bulan.

"Dari negara sampai sekarang tidak ada. Saya dengan jujur sangat memerlukan kompensasi," kata Denny.

Dia mengatakan, dia telah mengajukan konpensasi bersama korban bom Thamrin lainnya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, sampai sekarang, mereka belum mendapatkan jawabannya.

"Kami sudah diajukan LPSK berikut rincianya," ujar Denny.