Ini Penyebab Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2017 karena banyaknya korupsi politik dan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum.

"Kali ini pulling down, faktornya masih maraknya korupsi di sektor politik dan korupsi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim," kata Laode saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 berdasarkan survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) berada di angka 37 atau sama dengan tahun 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara. Padahal, pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.

"Untungnya ada catatan spesial dari TII bahwa kerja KPK dihargai tapi masih 'dimusuhi' oleh parlemen dan pemerintah," tambah Laode, seperti dilansir dari Antara.

Catatan khusus yang dimaksud Laode dalam laporan itu ialah Indonesia telah menempuh waktu panjang untuk melawan korupsi, tapi sulit untuk meningkatkan peringkat karena dalam lima tahun terakhir hanya berubah dari angka 32 ke 37.

Peningkatan yang tidak signifikan itu terjadi karena kerja dari lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu KPK, untuk memberantas para koruptor menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

"Sehingga memang masih ada perlawanan untuk kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di Indonesia," ungkap Laode.