Penguasa Sipil Dapat Menindak Tegas Perusuh Ambon

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah menyerahkan penyelesaian masalah Ambon kepada Penguasa Darurat Sipil Maluku (PSDM), termasuk melakukan tindakan operasional di lapangan. Sedangkan pemerintah hanya akan mendukung dan memberi arah kebijakan. Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat (26/4).

Tak hanya itu, menurut Yudhoyono, bila diperlukan PDSM pun dapat mengambil tindakan tegas buat mengatasi perusuh. Di samping itu, Yudhoyono membantah, kalau ketegangan di Ambon, Rabu silam, karena pemerintah lambat mengantisipasi menjelang HUT ke-52 Republik Maluku Selatan. Sebab, antisipasi sudah dilakukan Kepolisian Daerah bersama Panglima Daerah Militer Maluku. Kendati begitu, ia mengatakan, sangat tak mungkin mengamankan secara baik seluruh wilayah Maluku dengan jumlah aparat keamanan terbatas.

Yudhoyono juga menyayangkan hingga kini masih ada pihak-pihak tertentu di Ambon yang mencoba memicu konflik dengan mengibarkan bendera RMS. Padahal, pemerintah secara tegas melarang aksi tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan semakin buruk dan mengurangi ketegangan di Ambon, pemerintah telah mengirim dua Satuan Setingkat Kompi Brigade Mobil. Mereka akan membantu memulihkan keamanan Ambon [baca: Polri Mengirim Dua SSK Brimob ke Ambon].

Dari Makassar dilaporkan, puluhan anggota Ahlus Sunnah Waljamaah berunjuk rasa mengutuk pengibaran bendera RMS di halaman Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Para demonstran yang berasal dari Kesatuan Mahasiswa Pondokan Tamahlenarea Makassar itu juga membakar bendera RMS. Aksi dilakukan karena mereka kecewa atas PDSM yang dianggap lambat bertindak. Mereka juga kecewa dengan aparat keamanan yang tak mampu mengantisipasi pengibaran bendera RMS. Padahal, sebelumnya kabar itu telah beredar luas [baca: Penentang RMS Berunjuk Rasa di Kota Ambon].(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)