Sidang Suap APBD Jambi, Uang Ketok Palu dan Tangisan Terdakwa

Liputan6.com, Jambi - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang ketiga kasus dugaan suap APBD Jambi 2018 senilai Rp 4,5 triliun, Senin 26 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jambi.

Sidang kali ini merupakan sidang ketiga atas tiga terdakwa yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik, mantan Asisten III Saipudin dan mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arfan.

Agenda sidang masih seputar pemeriksaan saksi. Tim jaksa dari KPK menghadirkan sejumlah saksi yang sebagian besar adalah anggota DPRD Provinsi Jambi. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, Ismet Kahar, Gusrizal dan Poprianto.

Kemudian anggota dewan lain yakni M Juber, Supardi Nurzain, Nurhayati dan Yanti Maria Susanti. Sementara ada satu orang saksi berhalangan yakni Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Ujang Hariadi.

Satu per satu para wakil rakyat yang dihadirkan itu buka-bukaan soal kasus suap APBD Jambi tersebut. Seperti pengakuan Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar. 

Pada kesaksiannya, politikus Gerindra ini mengakui ada sejumlah permintaan uang yang disebutnya sebagai uang ketok palu. Bahkan termasuk dari Ketua DPRD yakni Cornelis Buston.

"Saya mendengar pada saat rapat tertutup. Waktu itu, El Helwi dari PDIP yang meminta uang kepada Erwan Malik. Intinya memang ada permintaan uang," ucap Syahbandar di muka persidangan.

Permintaan itu, kata dia, dilakukan di ruang kerja Ketua DPRD Cornelis Buston. Kemudian Cornelis menganjurkan agar unsur pimpinan dewan tidak meminta uang cash, melainkan meminta fee proyek.

Pada rapat selanjutnya, yakni pertemuan kedua, Syahbandar mengaku mendengar ada permintaan nominal uang ketok palu dan disanggupi oleh terdakwa Erwan Malik yang saat itu menjabat sebagai Plt Sekda.

Sementara itu, saksi lain yakni Yanti Maria Susanti mengakui permintaan uang ketok palu tersebut bertujuan agar anggota dewan hadir dalam rapat pengesahan suap APBD Jambi.

"Agar mencapai kuorum," ucap Yanti.

Tidak itu saja, Yanti juga mengaku rapat pembahasan RAPBD yang pertama tidak mencapai kuorum. "Jadi memang disengaja tidak mencapai kuorum. Tapi kami dari Gerindra tetap hadir pada saat itu," imbuh dia.