Kongkalikong Jahat Ayah-Anak Demi Amunisi Pilkada Berujung OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra ditangkap KPK bersama dengan ayahnya, Asrun, pada Selasa 27 Februari malam lalu. Asrun adalah mantan Wali Kota Kendari dua periode 2007-2017. Kini dia mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pilkada 2018.

Keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Adriatma diduga meminta fee proyek pelaksanaan barang dan jasa kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Jumlah yang ditemukan KPK Rp 2,8 miliar.

KPK menduga Adriatma meminta fee atas perintah ayahnya untuk bakal dipakai Asrun untuk kampanye. 

Guru Besar Sosiologi Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Selain melibatkan ayah dan anak, ini adalah yang kesekian kali calon kepala daerah diciduk KPK.

"Tentu sangat memprihatinkan. Nafsu berkuasa begitu tinggi. Uang dari proyek, dana APBD, komisi yang ada dipakai," kata Musni seperti dilansir dari Merdeka, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Musni mengatakan Adriatma dan Asrun telah mencampuradukkan kepentingan pribadinya. Tindakan Asrun sebagai orangtua pun tak patut ditiru.

"Sama saja menceburkan anak ke dalam lubang yang dalam, tidak mudah bangkit," ujar Musni.

Harusnya, lanjut dia, Adriatma lebih rasional ketika melangkah. Meski orangtua, jika perintahnya tidak benar jangan dituruti. Terlebih ini ujungnya bisa berurusan dengan penegak hukum seperti KPK.

"Jangan seperti kerbau dicucuk hidungnya. Kalau jalannya enggak benar jangan diikuti," ujar Musni.