Projo: Jokowi Bertemu Pengurus Partai di Istana Itu Biasa

Tak Mau Kalah dengan Suporter Bola, Peserta Parpol Bawa Poster Nomor Urut — Pendukung peserta partai politik PSI dan PPP menunjukkan nomor parpol sambil yel-yel usai pengambilan nomor urut peserta pemilu 2019 di KPU, Jakarta, Minggu (18/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok pendukung atau relawan Joko Widodo atau Jokowi yang tergabung dalam Projo, menyebut semua pimpinan partai politik sering bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Oleh karena itu, pertemuan Jokowi dengan sejumlah kader Partai Persatuan Indonesia (PSI) tidak perlu dibesar-besarkan.

Hal ini merespons, rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lantaran bertemu sejumlah pengurus PSI beberapa hari lalu.

"Hampir semua pemimpin parpol di republik ini pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara," ucap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya, Senin (5/3/2018).

Dia mencontohkan, bagaimana Presiden sering mengundang para ketum parpol untuk berbincang dan makan siang.

"Presiden pernah melakukan sarapan pagi, makan siang atau makan malam dengan hampir seluruh ketua umum parpol di Indonesia. Dengan Bu Megawati, Pak SBY, Surya Paloh, Muhaimin, Zulkifli Hasan, bahkan dengan Prabowo dan Presiden PKS. Semua partai tanpa terkecuali. Jadi biasa saja," jelas Budi.

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019 sudah dibuka, salah satu partai yang mendaftar adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

2 dari 2 halaman

Salah Alamat

Budi menyebut langkah ACTA itu salah alamat. Pasalnya, Ombudsman lembaga untuk menampung pengaduan masyarakat yang berkaitan pelayanan publik harian. Sementara Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena tidak mengadakan pelayanan publik harian.

"Istana Negara merupakan tempat bagi Presiden menjalankan berbagai aktivitas. Baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal. Selain itu, penggunaan fasilitas negara seperti Istana bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman," ungkap Budi.

Karena itu, masih kata dia, masalah ini perlu disudahi. Pasalnya, masih banyak yang lebih penting dikerjakan.

"Kami berharap polemik ini diakhiri. Masih banyak persoalan bangsa dan rakyat yang harus dituntaskan," Budi memungkasi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Projo
PSI