Keselarasan Pendidikan Vokasi dan Industri Jadi Jawaban Tantangan Tenaga Kerja di Era Kompetensi

Liputan6.com, Banten Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengungkapkan keberhasilan dalam melklukan revitalisasi pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh keselarasan antara penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan dunia industri, karena pendidikan vokasi harus berbasis pada kebutuhan industri.

Peluncuran pendidikan vokasi Industri wilayah DKI Jakarta dan Banten, pada 5 Maret 2018 merupakan salah satu upaya dalam memperluas kerjasama dengan Industri. Dengan keikutsertaan program ini, dunia industri diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri di era kompetensi.

​“Kemajuan industri di Indonesia yang berdaya saing dan didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional, akan memperkuat perekonomian Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kemudian perlu dilakukan kerja bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan ini, saling bersinergi antara pusat, pemerintah daerah dan juga industri,” demikian penuturan Menko PMK, Puan Maharani, dalam sambutannya saat meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta di Royale Krakatau Convention Hall, Banten, Senin pagi.

​Dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri; Jumlah guru produktif yang masih terbatas; dan Peralatan praktik kerja yang tertinggal teknologinya dari perkembangan industri.

​Maka kemudian, Pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain Meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi (yang meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri; penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian; peralatan praktik); Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan Memperluas kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri. Menko PMK juga mengajak semua pihak untuk kemudian melihat langsung apa saja kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kita punya.

Upaya sinergis semua pihak ini lalu dapat jadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekenomian dan juga sumber daya manusia kita.

​“Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerjasama antara SMK dan Industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan Industri (menurut laporan, kerjasama ini sudah melibatkan 1.245 SMK dan 415 Industri),” papar Menko PMK lagi.

“Saya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif, seraya mendorong semakin banyak perusahaan terlibat dalam program ini untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK."

​Dalam acara peluncuran ini, Menko PMK juga berkesempatan menyaksikan langsung Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara industri dengan SMK, pemberian hibah peralatan kerja dan kendaraan operasional dari industri kepada SMK, serta penyematan tanda pengenal secara simbolik kepada wakil peserta Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan – Sertifkasi – Penempatan Kerja).

Menko PMK lalu menekan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Industri Wilayah DKI Jakarta dan Banten dan sebelumnya menyempatkan berbincang langsung dengan peserta Diklat Sistem 3 in 1.

​Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah pulau Jawa dan Sebagian Sumatera, yaitu: Tahap I di Jawa Timur, melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK oleh Wakil Presiden RI; Tahap II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK oleh Menperin bersama dengan Mendikbud; Tahap III di Jawa Barat, melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK oleh Presiden RI; Tahap IV di Sumatera Utara, melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kep. Riau oleh Menko Perekonomian. Setelah Wilayah DKI Jakarta dan Banten pada hari ini, peluncuran Program Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan.

​Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK akan dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri. Setelah peluncuran pada hari ini total telah tercapai kerjasama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri. Di samping menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Kementerian Perindustrian juga menggelar Program Pelatihan Sistem 3 in 1 dan Diklat peningkatan kompetensi. Hadir dalam acara ini antara lain Menperin, Airlangga Hartarto; Mendikbud, Muhadjir Effendy; Pimpinan dan Anggota Komisi VI dan X DPR RI; Wagub Banten, Andhika Hazrumy; dan para pimpinan perusahaan.

(*)