Sukses

Pemerintah dan MUI Siapkan Beasiswa untuk Afghanistan

Menlu mengatakan, pemerintah Afghanistan meminta Indonesia membantu penguatan sektor ekonomi. Karena, negara tersebut perlu meningkatkan daya saing produknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah akan menyiapkan beasiswa bagi penduduk Afghanistan. Rencana tersebut disampaikan pada pertemuan ulama tiga negara pada 26 Maret 2019 di Jakarta.

"Tadi kita berbicara dengan MUI, sejauh ini alhamdulillah MUI sudah menyiapkan beasiswa. Sampai saat ini dari MUI sendiri sudah mempersiapkan 135 beasiswa untuk Afghanistan. Sementara pemerintah juga ada beberapa ratus beasiswa yang sudah kita siapkan untuk Afghanistan," ucap Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menlu mengatakan, pemerintah Afghanistan meminta Indonesia membantu penguatan sektor ekonomi. Karena, negara tersebut perlu meningkatkan daya saing produknya. Mengingat kondisi geografisnya, yang cukup sulit dijangkau oleh negara lain.

"Mereka meminta Indonesia untuk membantu atau empowering private sector-nya. Terutama ekspornya, agar barang-barang Afghanistan mampu atau memiliki daya saing lebih baik dari sebelumnya," jelas Retno.

Dia menuturkan, banyak harapan Afghanistan ke Indonesia untuk bisa membantu. Karenanya, pemerintah siap berkontribusi.

"Message (pesan) yang kita peroleh adalah bahwa semua pihak dapat menerima kontribusi atau peran serta Indonesia," pungkas Menlu Retno.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pertemuan Ulama 3 Negara

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap, pertemuan antara ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan pada 26 Maret 2018 di Jakarta bisa melahirkan fatwa. Terutama, untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan.

"Pertemuan itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana menghadapi, mendamaikan Afghanistan," ucap Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Pria yang kerap disapa JK ini menuturkan, pertemuan para ulama ini penting. Karena, suara ulama mereka sangat didengarkan untuk melahirkan suatu kebijakan.

"Jadi pertemuan ini hasilnya kita harapkan sebagai payung (payung hukum), sebelum ada pertemuan perdamaian yang lebih teknis," jelas JK.

Dia menuturkan, 15 ulama dari masing-masing negara akan hadir. JK pun berharap pertemuan ini bisa menjadi pertemuan ulama internasional.