Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah memberikan respek tinggi kepada para bidan desa, karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan.
Apresiasi itu disampaikan Moeldoko saat menerima 30 orang perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia di Kantor Staf Presiden, Bina Grha Jakarta, Senin 5 Maret 2018.
"Bagaimanapaun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan,” kata Moeldoko.
Advertisement
Terkait masih ada 4.153 bidan desa berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan belum diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Moeldoko menyatakan, permohonan mereka tak lama lagi akan terealisasi.
Seperti diketahui, sebelum ini, dari 47 ribu bidan desa PTT di Indonesia, sudah 37 ribu bidan desa mendapat status CPNS. Sisanya terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di atas 35 tahun.
Moeldoko menjelaskan, draft keputusan presiden pengangkatan bidan desa sudah difinalisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Ini draftnya sudah jadi, Bu. Tenanan ki, kerjo beneran," seloroh Moeldoko.
Ia mengungkapkan, draft keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam.
"Prinsipnya sudah disetujui, apalagi yang ditunggu? Tugas KSP mendesak para menteri terkait untuk merealisasikannya,” kata Moeldoko.
Angkat Pegawai
Ketua Forum Bidan Desa Indonesia Lilik Dian Eka Sari berharap 4 ribu orang ini bisa segera terselesaikan statusnya, agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar setiap perpanjangan kontrak.
Selain mengangkat terkait status kepegawaian, Lilik juga memaparkan kondisi bidan desa yang kerap bertugas di desa-desa terpencil dengan keterbatasan air bersih, listrik, dan juga infrastruktur.
"Kami pula yang berada di garis depan sosialisasi Kartu Indonesia Sehat di masyarakat,” kata bidan asal Karawang, Jawa Barat, itu.
Advertisement