Polisi Periksa Dishub DKI soal Penutupan Jalan Tanah Abang Besok

Angkot Tanah Abang — Sejumlah angkutan kota Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (3/2). Angkot hanya diperbolehkan melintas di satu ruas jalan saja, depan Stasiun Tanah Abang dan satu ruas lagi tetap digunakan PKL berjualan. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil pihak dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait laporan Jack Boyd Lapian soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan itu dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat 9 Maret 2018.

"Dinas Perhubungan dan Transportasi dan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat akan kami periksa," tutur Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi Iriawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Ferdi tidak merinci siapa yang dipanggil dari internal Dishub DKI soal penutupan jalan di Tanah Abang itu. Penyidik kini masih menunggu kabar kesediaan hadir dari pihak terpanggil.

"Kami mengundang kepala dinas, tapi belum ada konfirmasi kepada kami siapa yang akan memenuhi panggilan," jelas Ferdi.

Setelah Dishub DKI, lanjut dia, pemeriksaan akan dilanjutkan kepada ahli dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan juga Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta mewakili Pemprov DKI Jakarta.

"Pemeriksaan untuk Biro Hukum dan saksi ahli dari Kemenhub dilakukan Senin 12 Maret," ujar Ferdi soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Dalam aksinya para sopir angkot menuntut untuk Jalan Jatibaru Raya dan putaran di depan Blok A Tanah Abang kembali dibuka.

2 dari 2 halaman

Anies Terlapor

Penyidik dari Subdit Tipikor Polda Metro Jaya sendiri telah memeriksa Jack Boyd Lapian sebagai pelapor. Termasuk dua saksi yang tercantum dalam laporannya yakni atas nama Muannas Aladid dan Aulia Fahmi.

Proses tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang yang dikomandoi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada kasus ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berstatus sebagai terlapor.