Video Perjalanan Bangsa Indonesia Awali Pembukaan Rapimnas Demokrat

Liputan6.com, Bogor - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat diawali dengan pemutaran video dokumenter yang memuat perjalanan bangsa Indonesia, sejak zaman penjajahan, Proklamasi 1946 oleh Sukarno, hingga kepemimpinan 32 tahun Soeharto.

Video itu berlanjut ke era Reformasi 1998, masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga ke Presiden Jokowi.

Saat dokumenter SBY menjadi Presiden diputar, Jokowi memberikan tepuk tangan. Giliran saat massa kepemimpinan Jokowi diputar, narasi suaranya banyak menyanjung hasil kerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Pembangunan infrastruktur terus meningkat. Kesejahteraan rakyat pun semakin membaik," begitu suara narasi membanggakan hasil kerja Jokowi dalam empat tahun terakhir, di Rapimnas Demokrat, di Sentul, Bogor, Sabtu (10/3/2018).

Lalu, muncul cuplikan sambutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di video itu. AHY mengaku siap bersinergi dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) di Indonesia.

"Saya siap bersinergi dengan kader Demokrat dan pimpinan partai di manapun berada," kata AHY dalam video itu, yang disambut tepuk tangan para kader dan tamu undangan Rapimnas Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC).

Beberapa menteri yang ikut hadir seperti Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto, disambut oleh 11 ribu kader berlambang Mercy itu.

Sementara, SBY memberi salam hormat kepada Jokowi yang telah menyediakan waktu untuk hadir dalam Rapimnas Demokrat hari ini.

"Bapak bukan hanya Presiden, tapi juga pemimpin bangsa ini. Maka kami sangat menghormati itu," kata SBY.

AHY berharap, Jokowi sebagai pemimpin negara dapat memberi sambutan dihadapan kader Demokrat yang rencananya digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018.

2 dari 2 halaman

Poros Ketiga

Jelang Rapimnas Demokrat yang akan digelar Sabtu pagi ini, wacana Poros Ketiga dalam Pemilu 2019 sangat mungkin terjadi. Langkah ini dimaksudkan untuk mencari pemimpin alternatif di antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Dengan tiga pasang calon, rakyat jadi dapat memilih sesuai dengan keyakinan pilihannya. Ini baru demokrasi," kata Haris Wijaya, Koordinator Polhukam DPP Demokrat, melalui pesan singkatnya, Sabtu (10/03/2018).

Terkait adanya wacana yang menyandingkan Jokowi-Prabowo, dia menyarankan agar masyarakat cerdas memilih pemimpin sesuai sistem demokrasi Indonesia.

"Siapa pun presiden berikutnya harus dipilih secara demokratis oleh rakyat. Jangan sampai memaksa (capres) tunggal. Ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia," ucap Haris.

Pria bertubuh tambun ini menjelaskan intensitas komunikasi tiga partai, yaitu Demokrat, PAN, dan PKB semakin intens dilakukan untuk membangun koalisi Poros Ketiga pada Pemilu 2019.

"PAN, PKB dan Demokrat, untuk hal ini, kalau wacana ada Poros Ketiga, dengan sendirinya antara tiga partai politik ini akan membangun komunikasi," jelas Haris.