Trotoar Ahok Vs Anies

Penataan trotoar di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman sudah direncanakan sejak Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Ahok ingin trotoar di wilayah Ring 1 diperlebar menjadi 9-10 meter.

Pengelola gedung bertingkat pun diminta membongkar pagar agar dapat digunakan sebagai tempat hang out berbentuk kafe mini. Pada 17 Oktober 2016, Ahok menampilkan contoh kafe mini tersebut dengan meluncurkan JakBistro di Balai Kota.

"Model-model semacam ini di Eropa banyak sekali. Hanya kecil begini, terus dikasih meja-meja," ungkap Ahok.

Kafe mini tersebut merupakan kompensasi pengelola gedung yang mau membongkar pagarnya. Mereka boleh menyewakan lahan untuk menjadi lokasi kafe mini seperti JakBistro.

"Pagar yang dia buka boleh buat dia menaruh model-model seperti JakBistro ini, jadi Jakarta bisa 24 jam. Antar pagar itu bisa berjualan, seperti Sarinah sudah taruh martabak di pojok," kata Ahok.

Desain trotoar Ahok itu belum terwujud hingga dia dipenjara karena kasus penistaan agama. Ketika pemerintahan dipimpin Djarot Saiful Hidayat, rencana penataan trotoar Sudirman-Thamrin muncul kembali.

"Pertama, trotoar akan kami tanam pohon sehingga nyaman dan sejuk untuk berjalan kaki. Termasuk juga kami berikan jalur sepeda karena cukup lebar trotoarnya, antara 8-11 meter," ujar Djarot.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana membuat tempat penyewaan sepeda di sepanjang jalur. Harapannya, pekerja di sepanjang Sudirman-Thamrin bisa lanjut naik sepeda hingga tujuan setelah turun dari transportasi massal.

Saat itu, pengerjaan trotoar juga sudah dimulai dengan memangkas pohon-pohon di sepanjang pembatas jalur cepat. Pembatas jalur itu nantinya akan dibongkar sebab jalur lambat akan digunakan untuk perlebaran trotoar. Jalan untuk kendaraan terdiri dari lima lajur, empat bagi kendaraan pribadi, dan satu bagi transjakarta.

Pengubahan desain trotoar Jalan Sudirman-Thamrin oleh Pemprov DKI Jakarta terus menuai kritik. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, terdapat tujuh catatan yang harus diperhatikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penataan kawasan tersebut.

Pertama, Nirwono menilai penebangan 541 pohon sepanjang Sudirman-Thamrin menunjukkan DKI mengorbankan unsur lingkungan.

"Tidak menerapkan konsep pembangunan ramah lingkungan, bahkan mengorbankan unsur lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas udara Sudirman-Thamrin," kata Nirwono kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Nirwono menilai, seharusnya Pemprov menambah banyak pohon, bukannya menebang atau memindahkan pohon-pohon dari jalan. "Harusnya desain trotoar mengikuti dan mempertahankan pohon, bahkan menambah lebih banyak lagi pohon besar sebagai peneduh jalan dan penyerap polutan kendaraan," katanya.

Kedua, Nirwono menyatakan, penyatuan jalur motor dengan bus reguler tidak akan efektif karena akan terhambat pemberhentian bus reguler.

"Akan berdampak kelancaran arus kendaraan motor, akan terjadi pengendara motor masuk ke kanan ke jalur kendaraan pribadi atau nekat menerobos trotoar. Seharusnya pemda membatasi kendaraan motor terutama di Sudirman-Thamrin jika ingin mendorong nyaman berjalan kaki dan beralih ke transportasi massal," terangnya.

Kritik ketiga, Nirwono menyatakan, pelebaran trotoar dengan pembukaan atau pembongkaran pagar gedung-gedung membutuhkan waktu sangat lama. "Pembukaan pagar gedung juga tidak mudah karena tidak ada jaminan keamanan terhadap gedung terutama jika ada demonstrasi," ujarnya.

Keempat, desain trotoar dan JPO belum ramah dengan penyandang disabilitas. Menurutnya, trotoar harus terhubung dengan JPU dan halte Transjakarta dan MRT, di mana sampai sekarang belum ada contoh JPO dan halte yang ramah disabilitas dan lansia.

Nirwono meminta agar penerapan UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus diterapkan sebagai catatan kelima. Badan trotoar harus terbagi dengan jelas jalur untuk pejalan kaki plus jalur khusus disabilitas serta jalur sepeda sesuai amanah UU 22/2009.

Selain itu, catatan keenam dari Nirwono adalah rencana Pemprov menyediakan fasilitas kios untuk berjualan di trotoar Sudirman-Thamrin.

"Penambahan fasilitas kios patut dipertanyakan, kios ini untuk jualan koran? Apa masih ada kios koran bertahan? Atau ini kios jual beli makanan dan minuman? Bukankah ini bentuk resmi dari PKL? Apakah ini tidak melanggar UU 22/2009 dan Perda No 8/2007 tentang ketertiban umum?" kritiknya.

"Fokuskan saja trotoar hanya untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman," tambah Nirwono.

Sedangkan catatan terakhir atau ketujuh Nirwono terkait penataan trotoar adalah belum adanya keterpaduan trotoar dan saluran air yang akan mengakibatkan rawan dibongkar pasang.

"Selama ini tidak pernah terintegrasi dengan baik sehingga terjadi bongkar pasang trotoar," ia memungkasi.